Gapensi Batola Bongkar Skandal Proyek Dugaan Intervensi Oknum Menggurita

MARABAHAN, baritobersinar.news -Sejumlah pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Barito Kuala (Batola) meledakkan kegelisahan. Mereka menyebut ada praktik kotor yang menggerogoti dunia konstruksi daerah mulai dari pengondisian proyek hingga intervensi oknum yang menamakan diri sebagai “utusan” kekuasaan.

Dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025), suara Gapensi pecah lantang. Mereka menegaskan, selama ini pengusaha lokal selalu berdiri di garis depan membantu pembangunan. Namun kini, mereka justru dipinggirkan secara brutal.

“Kami sebagai putra daerah merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun. Tapi faktanya, kami seolah disingkirkan, dianggap tidak ada,” tegas Alimansyah, Ketua Gapensi Batola.

Lebih jauh, Gapensi menyingkap dugaan praktik ilegal yang menyeret staf PD Aneka Usaha Selidah (AUS) dalam pengadaan barang dan jasa. Mekanisme yang seharusnya transparan, diduga dipelintir sehingga justru menghambat pembangunan.

Tak berhenti di situ, tudingan lebih serius pun muncul. Gapensi menyebut adanya intervensi oknum yang mengatasnamakan Bupati Batola ke sejumlah kepala SKPD. Tujuannya menguasai proyek-proyek strategis di tubuh pemerintah daerah.

“Kami mencium adanya permainan terstruktur. Beberapa SKPD diduga berkolaborasi dengan perusahaan di bawah naungan pemerintah daerah untuk mengondisikan proyek konstruksi. Inilah yang kami sebut sebagai pembajakan pembangunan,” tegas Alimansyah dengan nada meninggi.

Lebih parah lagi, salah satu perusahaan pelat merah daerah disebut-sebut menjadi alat pemukul, menutup rapat-rapat pintu bagi kontraktor lokal agar tidak bisa ikut berkompetisi. “Kalau praktik busuk ini dibiarkan, citra Pemkab Batola akan hancur di mata masyarakat. Padahal pemerintahan baru Bupati H. Bahrul Ilmi bahkan belum genap setahun berjalan,” seru Alimansyah.

Sekretaris Gapensi Batola, Fachruddin Kamaruzaman, menambahkan, pihaknya sudah berulang kali mencoba komunikasi dengan pemerintah daerah. Namun upaya tersebut kandas tanpa jawaban jelas.

“Yang kami minta bukan berlebihan kami ingin persaingan sehat, kami ingin hak kami dihormati. Itu amanat UU Jasa Konstruksi. Kalau aspirasi ini terus diabaikan, kami akan bawa masalah ini ke DPRD melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Fachruddin.

Suara Gapensi ini ibarat alarm keras: pembangunan Batola terancam disandera oleh segelintir oknum. (red/bbn).