Kesbangpol Fokus Tangani Pilkada, Narkoba & Sengketa Lahan

MUARA TEWEH, baritobersinar.news – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan idiologi, politik, ketahanan, serta kewaspadaan nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Bakesbangpol Barito Utara, Rayadi, saat diwawancarai di Muara Teweh, Selasa (26/8/2025).

Menurut Rayadi, ruang lingkup Kesbangpol meliputi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan yang diarahkan pada penguatan indeks pembumian Pancasila, perkembangan demokrasi yang selaras dengan keindonesiaan melalui indeks demokrasi Indonesia, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ormas yang tercermin dalam indeks harmoni.

Sementara itu, kewaspadaan nasional terus diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan kesigapan dalam melakukan deteksi serta cegah dini terhadap potensi kerawanan yang muncul.

“Permasalahan yang kita hadapi saat ini cukup kompleks. Mulai dari persoalan Pilkada, penyalahgunaan narkoba, hingga sengketa lahan. Ketiganya menjadi tantangan nyata dalam menjaga stabilitas daerah,” ujar Rayadi.

Rayadi menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Barito Utara.

Di sisi lain kata dia, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menetapkan Barito Utara sebagai zona merah penyalahgunaan narkoba karena kasus, barang bukti, dan jumlah pelaku yang terlibat setiap tahun terus meningkat, dengan mayoritas korbannya berasal dari kelompok masyarakat rentan dan keluarga miskin.

“Selain itu, maraknya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan juga menjadi salah satu sumber kerawanan. Persoalan ini banyak ditangani mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, bahkan ada yang menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Terkait solusi, Rayadi menekankan bahwa Bakesbangpol merupakan perangkat daerah yang bersifat koordinatif. Oleh karena itu, penanganan berbagai persoalan ini harus melibatkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, partai politik, lembaga politik, serta organisasi kemasyarakatan.

“Permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab Kesbangpol semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sinergi semua pihak diperlukan agar upaya peningkatan indeks demokrasi, harmoni, dan kewaspadaan nasional dapat terwujud, sehingga kehidupan masyarakat tetap rukun, tertib, damai, dan bahagia demi tegaknya NKRI,” tegas Rayadi. (adv/bbn).