Gapensi Geruduk DPRD Batola, Bongkar Dugaan “Permainan” Proyek Konstruksi

MARABAHAN, baritobersinar.news– Suhu politik pembangunan di Barito Kuala (Batola) kian memanas. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Batola resmi menggedor pintu DPRD, Rabu (17/9/2025) pagi, menuntut transparansi pengadaan proyek konstruksi yang mereka nilai penuh kejanggalan.

Meski gagal bertatap muka langsung dengan Bupati H Bahrul Ilmi maupun Sekdakab Zulkipli Yadi Noor, Gapensi tetap meluapkan kekecewaan. Mereka menuding ada “tangan tak terlihat” yang sengaja mengatur alur proyek sehingga kontraktor lokal terpinggirkan.

“Kami mempertanyakan, kenapa banyak proyek belum turun. Ironisnya, proyek-proyek besar justru jatuh ke tangan kontraktor luar. Ini jelas mencederai keadilan bagi pengusaha lokal,” tegas Alimansyah, Ketua Gapensi Batola, di hadapan Ketua DPRD Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono bersama jajaran Komisi Gabungan.

Gapensi menyoroti penggunaan e-catalog versi 5 yang dianggap tidak transparan. Lebih parah, proyek-proyek bernilai miliaran di Dinas Kesehatan tetap jalan, padahal aturan pusat sudah menonaktifkan sistem lama itu.

Dramatisasi konflik semakin mencuat ketika Ketua Dewan Pengawas Gapensi, H Kursani, blak-blakan mengungkap pertemuan rahasia dengan Bupati Bahrul Ilmi, sepekan sebelum Idulfitri lalu.

“Kami dipanggil langsung. Pertemuan itu berlangsung 3,5 jam. Intinya, kami diminta bikin surat dukungan untuk PD Aneka Usaha Selidah (AUS) agar bisa menggarap proyek lelang. Kami hanya diposisikan sebagai subkontraktor,” beber Kursani.

Fakta di lapangan, PD AUS belakangan memenangkan empat paket proyek strategis di Dinas Kesehatan dengan nilai total miliaran rupiah. Gapensi menduga proses lelang “dikondisikan”, apalagi setelah tender sempat dibatalkan dengan alasan teknis yang dinilai janggal.

Agus Heriyadi, anggota Gapensi, menyoroti pembatalan lelang karena adanya item “sondir” yang disebut salah penempatan. Padahal, menurut kajian akademisi, sondir semestinya bagian perencanaan, bukan pelaksanaan.

“Aneh sekali. Setelah tender diulang, tiba-tiba PD AUS yang sebelumnya di posisi bawah, justru melesat jadi pemenang dengan tawaran 19–27 persen. Kami curiga semua sudah dikondisikan,” tegas Agus.

Kekecewaan Gapensi kian memuncak saat mengetahui proyek besar lain di Dinas Kesehatan justru digarap kontraktor luar daerah, seperti PT Takabeya Teknik Konstruksi asal Gorontalo dan CV Bintang Mandiri Nusantara asal Kapuas. Salah satunya bahkan proyek pembangunan Labkesmas Tier 2 senilai Rp14 miliar lebih.

“Kenapa kontraktor luar yang dapat, sementara kami di daerah hanya jadi penonton? Jangan sampai ini sengaja dibuat di akhir tahun, proyek tidak selesai, lalu yang disalahkan kontraktor lokal,” ketus H Mahali, perwakilan Gapensi lain.

Menjawab serangkaian tudingan, Plt Kepala PUPR sekaligus Kepala Disperkim Batola, H Akhdiyat Sabari, berdalih transisi e-catalog versi 6 masih tersendat. Namun ia berjanji dalam sepekan ke depan, 21 paket pekerjaan di PUPR akan segera tayang.

“Sistem zonasi di e-catalog 6 nanti justru akan menguntungkan kontraktor lokal. Jadi bersabar, karena kendala teknis sudah hampir teratasi,” ujarnya mencoba meredam ketegangan.

Namun DPRD tampak tak ingin persoalan berlarut. Ketua DPRD, Ayu Dyan Liliyana, menegaskan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan langsung Gapensi dengan Bupati maupun Sekdakab.

“Kalau memang harus duduk satu meja dengan kepala daerah, DPRD siap menjembatani. Suara Gapensi harus didengar agar iklim usaha di Batola tetap sehat,” pungkasnya. (red/bbn).