Connect with us

DPRD Kabupaten Barito Kuala

DPRD Batola Dukung Tata Kelola Pemerintahan Transparan & Akuntabel

Published

on

BANJARBARU, baritobersinar.news – Hadir dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Pemkab Barito Kuala (Batola) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, legislatif mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menegaskan itu saat hadir di Aula BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Ayu bersama Bupati Batola H Bahrul Ilmi serta jajaran Pemkab, di antaranya Sekda H. Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD.

Menurut Ayu, kehadiran dirinya dinilai penting sebagai wujud nyata bahwa DPRD Batola tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Ayu, dukungan DPRD sangat diperlukan agar tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan tepat waktu, konsisten, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami di DPRD ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas daerah,” tegasnya.

Hal itu juga sejalan dengan harapan Gubernur Kalsel, Muhidin bahwa kehadiran para pimpinan daerah memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara konsisten dan berkesinambungan.

Tak lupa, Ayu juga mengapresiasi capaian Pemkab Batola yang berhasil meraih peringkat kedua se-Kalimantan Selatan dalam realisasi TLRHP Semester I Tahun 2025 dengan persentase penyelesaian 96,79 persen.

Menurutnya, capaian itu tidak lepas dari kerja sama erat antara eksekutif dan legislative, sehingga DPRD Batola akan terus berperan aktif dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan berintegritas, serta siap mengawal langkah-langkah pemerintah daerah. (adv/bbn)