Kolaborasi Pilar Sosial dan UMKM Wujudkan Kesejahteraan Banua

BANJARBARU, baritobersinar.news – Pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si, saat memberikan paparan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pilar-Pilar Sosial se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Banjarmasin, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan sosial tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial semata, melainkan harus dibangun melalui kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan UMKM menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hal itu,” ujarnya.

Yanuar menjelaskan, arah kebijakan pemberdayaan ekonomi di Kalimantan Selatan dilakukan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, fasilitasi modal usaha, pengembangan koperasi, serta dukungan terhadap industri rumah tangga. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM menjadi landasan kuat dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah. Program tersebut meliputi pelatihan digitalisasi koperasi, bimbingan teknis UMKM naik kelas, fasilitasi perizinan, hingga program 1.000 sertifikat halal bagi pelaku UMKM.

“Pemerintah Provinsi juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemberdayaan usaha kecil. Regulasi ini mewajibkan instansi pemerintah maupun swasta menyediakan minimal 30 persen ruang promosi bagi usaha kecil di area komersial atau fasilitas publik,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yanuar juga menyinggung sinergi antara program koperasi dengan agenda nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Di Kalimantan Selatan, program ini telah menyentuh lebih dari 1 juta penerima manfaat, mulai dari siswa, santri, hingga kelompok rentan 3B (ibu hamil, menyusui, dan balita).

“Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal karena bahan pangan diserap dari koperasi dan UMKM di daerah,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga pertengahan tahun, tercatat lebih dari 2.000 koperasi desa telah terbentuk di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan dari desa.

Dari sisi permodalan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp3,77 triliun atau 66,13 persen dari total plafon Rp5,69 triliun per September 2025. Program KUR mikro tanpa agunan tambahan hingga Rp100 juta juga telah dimanfaatkan luas oleh pelaku UMKM.

“Pemerintah daerah juga memiliki berbagai skema pembiayaan lokal seperti Kredit Bahuma di Banjarmasin, Kredit Kurma Manis di Kabupaten Banjar, dan Kredit Gerbang Emas di Tabalong. Semua ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menguatkan ekonomi masyarakat Banua,” tambahnya.

Yanuar menutup paparannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pilar-pilar sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Pilar-pilar sosial, koperasi, dan UMKM adalah mitra strategis yang harus berjalan beriringan untuk mewujudkan Banua yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutupnya. (adv/kmfksl/jay/bbn)