Firman Dorong Pelatihan Wirausaha Hingga Desa

Tabalong KALSEL, baritobersinar.news – Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi dalam reses, selain menyerap aspirasi, juga mendorong pelatihan keterampilan dan wirausaha (23/5/2026).

“Pelatihan keterampilan dan wirausaha tersebut hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Firman Yusi, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel dalam keterangan persnya, Sabtu.

Reses masa sidang II tahun 2026 tersebut berlangsung, 13–20 Mei 2026 dengan total 16 titik pertemuan tatap muka tersebar di daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Dalam berbagai dialog dengan warga, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, pemuda, hingga tokoh masyarakat, salah satu aspirasi paling sering mereka sampaikan adalah agar berbagai program pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha, dan kewirausahaan oleh Pemprov Kalsel dilaksanakan hingga tingkat desa atau kelurahan, atau setidaknya di ibukota kabupaten. “Menurut masyarakat, pelaksanaan pelatihan yang terlalu terpusat di tingkat provinsi maupun kota-kota tertentu seringkali menyulitkan peserta dari daerah untuk berpartisipasi secara optimal,” kutip wakil rakyat kelahiran “kota minyak” Tanjung (237 km utara Banjarmasin), ibukota Tabalong tersebut.

Selain itu, membutuhkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar, pelatihan yang dilaksanakan jauh dari lingkungan peserta juga dinilai kurang efektif dalam membangun tindak lanjut pasca pelatihan, lanjut Firman Yusi mengutip pendapat konstituennya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kalsel dua periode itu menilai usulan masyarakat sangat relevan dengan upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang selama ini pemerintah daerah jalankan.

“Banyak warga menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan akan lebih efektif apabila dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat, minimal di ibukota kabupaten, bahkan lebih baik lagi jika dapat menjangkau tingkat desa atau kelurahan,” kata Firman Yusi.

Manakala sesuai dengan aspirasi, lanjut mantan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan itu,partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dan biaya yang peserta keluarkan lebih ringan pula.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan berbasis wilayah yang lebih kecil berpotensi menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih kuat.

Selain itu, peserta pelatihan dapat saling berinteraksi, membentuk kelompok usaha, berbagi pengalaman, hingga membangun jejaring pemasaran dalam lingkup yang tidak terlalu luas sehingga lebih mudah pendampingan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait.

“Pelatihan bukan hanya soal kegiatan beberapa hari, tetapi bagaimana hasilnya dapat berlanjut menjadi usaha produktif atau peningkatan keterampilan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ekosistem tindak lanjut yang kuat setelah pelatihan selesai,” katanya.

Menurut Firman Yusi, pelaksanaan program pada skala desa, kelurahan, atau minimal tingkat kabupaten juga memungkinkan pemerintah melakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih terfokus, evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan usaha pasca pelatihan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Berbagai masukan yang diperoleh selama reses tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah.

“Harapan masyarakat cukup jelas, yaitu agar program-program pemberdayaan yang sudah baik dapat semakin dekat dengan warga. Ketika pelatihan dilaksanakan di wilayah yang lebih dekat dan disertai pendampingan yang berkelanjutan, maka peluang lahirnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat akan semakin besar,” tegasnya.

Melalui reses yang berlangsung di 16 lokasi tersebut, Firman Yusi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil Kalsel V agar program pembangunan provinsi dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan (adv/bbn).