Disdik Kalsel Perkuat Program Paket A B dan C

BANJARBARU, baritobersinar.news – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) berkomitmen memperluas akses pemulihan kesempatan belajar melalui optimalisasi Program Paket A, B dan C di seluruh kabupaten atau kota se-Kalsel (17/6/2026).

“Bapak Gubernur H. Muhidin memiliki komitmen kuat agar tidak ada warga Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Masih terdapat anak dan masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan, karena keterbatasan ekonomi, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kalsel H. Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu.

Langkah strategis ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan di bumi Lambung Mangkurat.

Menurut Abdul Rahim, program kesetaraan tersebut bukan sekadar urusan formalitas penyetaraan ijazah di atas kertas, melainkan sebuah wadah strategis untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Meskipun pelaksanaan program ini berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui PKBM dan SKB, Pemerintah Provinsi tetap memberikan dukungan penuh melalui koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan data pendidikan,” ucapnya.

Disebutkan, Disdikbud Kalsel terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan kesetaraan semakin mudah dijangkau, terbuka, dan mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok di Kalimantan Selatan.

Abdul Rahim menilai tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan saat ini bukan sekadar persoalan jarak geografis atau akses fisik, melainkan bagaimana membangun kembali motivasi dan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali belajar.

“Banyak yang terkendala faktor pekerjaan, kondisi keluarga, maupun sudah terlalu lama meninggalkan bangku pendidikan. Karena itu, kami mendorong strategi jemput bola berbasis data yang akurat agar penanganan tepat sasaran,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah provinsi juga tengah merancang sinergi keberlanjutan pasca-kelulusan dengan menghubungkan sektor pendidikan bersama sektor ketenagakerjaan, dunia usaha, dan lembaga pelatihan keterampilan.

Abdul Rahim menambahkan, keberhasilan program kesetaraan ini tidak boleh berhenti pada momentum penerbitan ijazah semata.

“Ijazah kesetaraan harus menjadi jembatan nyata bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mengembangkan usaha mandiri demi peningkatan kesejahteraan mereka,” pungkasnya (adv/bbn).