Menko Polkam dan Wagub Kalsel Perkuat Sinergi Banua

BANJARBARU, baritobersinar.news – Kalimantan bukan sekadar wilayah luas dengan kekayaan alam melimpah. Kawasan ini kini memiliki posisi yang semakin strategis, terutama sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus menjadi tumpuan ketahanan pangan, energi, dan kelestarian lingkungan.

Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota, Forkopimda kabupaten/kota serta tokoh masyarakat di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Sabtu (1/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, stabilitas politik, keamanan, dan harmoni sosial menjadi fondasi penting agar pembangunan di Banua dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kehadiran Bapak Menteri merupakan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi energi untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Hasnuryadi.

Ia menyampaikan, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Stabilitas politik dan keamanan juga menjadi bagian penting yang harus dijaga bersama.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga vertikal hingga masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.

Hasnuryadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Nilai persaudaraan, gotong royong dan toleransi, menurutnya, merupakan modal sosial yang harus terus dirawat agar suasana daerah tetap kondusif.

Di sisi lain, Djamari Chaniago mengingatkan bahwa posisi Kalimantan yang semakin strategis membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wilayah penyangga IKN, Kalimantan juga memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan, ketahanan energi serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat kolaborasi agar setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama,” tegas Djamari.

Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, di antaranya kebakaran hutan dan lahan, pertambangan tanpa izin, illegal logging, konflik agraria hingga kebutuhan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Bagi Djamari, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja bersama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi juga menyinggung konsep pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.

Konsep tersebut menempatkan pemerintah sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Silaturahmi kemudian ditutup dengan penyerahan buku “Presiden Solusi” dari Menko Polkam RI kepada Wakil Gubernur Kalsel.

Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat.

Pertemuan di Banjarbaru itu pun tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Lebih jauh, forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan Kalimantan yang semakin kompleks, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan dalam suasana aman, damai dan kondusif.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda Kalsel, para bupati/wakil bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta tokoh masyarakat. (adv/bbn).