Dua Ranperda Disiapkan untuk Perkuat Ekonomi Masyaraka
PULANG PISAU, baritobersinar.news – Penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan DPRD Kabupaten Pulang Pisau adalah menyiapkan landasan hukum melalui pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), khususnya terkait pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif.
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, mengatakan keberadaan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku usaha mikro.
Menurutnya, pemberdayaan usaha tidak cukup hanya melalui program bantuan atau kegiatan pembinaan. Diperlukan aturan yang menjadi pedoman agar berbagai bentuk dukungan pemerintah dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.
“Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan hukum yang dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya,” katanya, Kamis (8/10/2026).
Melalui Ranperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang kebijakan yang lebih jelas dalam mendorong pertumbuhan usaha masyarakat serta mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif sesuai karakteristik daerah.
Tidak hanya menyangkut sektor usaha, perhatian DPRD Pulang Pisau juga diarahkan pada perlindungan sektor pertanian. Hal itu terlihat dari pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani yang turut menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah.
Dalam proses pembahasan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengingatkan pentingnya memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki substansi yang kuat dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Setiap norma yang dituangkan dalam Perda harus jelas, memiliki dasar kewenangan dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya, kejelasan norma menjadi salah satu aspek penting agar aturan yang dibentuk tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan. Karena itu, pembahasan perlu mencermati berbagai hal, mulai dari pihak yang memiliki kewajiban, bentuk kewajiban, kewenangan pemerintah daerah, hingga mekanisme pelaksanaan kebijakan.
Pendalaman tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selanjutnya, kedua Ranperda tersebut akan disempurnakan sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah berikutnya. Dengan adanya landasan hukum yang lebih terarah, pemberdayaan pelaku usaha mikro, pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan petani diharapkan dapat memperoleh dukungan kebijakan yang lebih optimal. (adv/bbn).
