Arah Pembangunan Pulang Pisau 2027 Mulai Dibahas
PULANG PISAU, baritobersinar.news – Arah pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada 2027 mulai memasuki tahapan pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif. Bersamaan dengan itu, DPRD juga melakukan penyesuaian program pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari penguatan fungsi legislasi.
Dua agenda penting tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Pulang Pisau, Senin (26/10/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD mengumumkan Perubahan Keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sekaligus mengagendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bela, S.T., didampingi Wakil Ketua I Yoppy Satriadi. Hadir pula Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i, S.Kom., Wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., M.AP., jajaran kepala perangkat daerah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Penyampaian tersebut menjadi pintu awal bagi legislatif dan eksekutif untuk membahas arah kebijakan keuangan daerah pada tahun mendatang.
Melalui tahapan ini, DPRD akan mencermati berbagai komponen dalam rancangan anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan, rencana belanja hingga program prioritas yang diajukan pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut menjadi penting untuk memastikan perencanaan anggaran memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, program yang direncanakan dapat diarahkan pada kepentingan dan pelayanan masyarakat.
Tidak hanya menyangkut anggaran, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Pengumuman perubahan Propemperda, penyampaian pengantar RAPBD 2027, hingga agenda pencabutan perda menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPRD.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan regulasi dan kebijakan anggaran dengan arah pembangunan Kabupaten Pulang Pisau, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan memiliki landasan hukum serta manfaat bagi masyarakat. (adv/bbn).
