Pembangunan Infrastruktur Kalsel Dihadapkan pada Tantangan Anggaran 2027

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027. Di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah, sejumlah proyek strategis dituntut tetap berjalan dengan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel beserta sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Selasa (3/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel itu secara khusus membahas rencana program kerja sekaligus kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si. Sejumlah agenda pembangunan menjadi perhatian, terutama proyek infrastruktur strategis yang membutuhkan kesinambungan pendanaan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai perencanaan.

Di antara proyek yang menjadi sorotan ialah pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, serta stadion. Ketiga proyek tersebut dinilai memerlukan perhatian dalam penyusunan alokasi anggaran lanjutan, mengingat sebagian masih dalam proses pengerjaan maupun tahapan pembangunan.

Mustaqimah mengungkapkan, penyusunan program pembangunan tahun 2027 menghadapi tantangan tersendiri seiring penyesuaian kemampuan anggaran daerah. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.

“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” ujar Mustaqimah.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Pengalokasian anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat serta kegiatan pembangunan yang memiliki dampak nyata bagi daerah.

Pembahasan tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi Dinas PUPR dan unit pelaksana teknis terkait untuk memaparkan rencana kegiatan, kebutuhan pendanaan, serta perkembangan pelaksanaan program yang telah berjalan.

Komisi III DPRD Kalsel berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif semakin intensif sehingga penyusunan program pembangunan tahun 2027 dapat dilakukan secara terukur.

Dengan perencanaan yang matang dan penentuan skala prioritas yang tepat, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan diharapkan tetap berkesinambungan, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (adv/bbn).