DPRD Kalsel Bersama Disnakertrans Tekan Angka Pengangguran

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membahas berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di provinsi tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono, Senin (11/8/2025), membahas program kerja Disnakertrans pada 2026, sekaligus mencari solusi agar tingkat pengangguran dapat berkurang signifikan. Bambang mendorong inovasi penyelenggaraan pelatihan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman.

Dia juga menyarankan Pemprov Kalsel untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) minimal 2,5 persen dari anggaran perusahaan bagi pembiayaan pelatihan berbasis keterampilan baru, termasuk bidang digital.

Selain itu, Bambang menyoroti penting perlindungan pekerja lepas melalui fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dengan usulan alokasi anggaran sekitar Rp16.000 per pekerja, serta kepastian hukum kepemilikan lahan bagi peserta transmigrasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan agar program Disnakertrans selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029. “Kami berharap pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap program kerja 2026 mampu menghasilkan terobosan yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat di Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari.

Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti memaparkan jumlah pengangguran mencapai 88.000 orang tersebar tersebar pada 13 kota/kabupaten di provinsi dengan angka populasi lebih dari empat juta jiwa itu pada 2025. “Sementara kapasitas pelatihan kerja yang bisa kami laksanakan hanya sekitar 386 kegiatan,” ujar Irfan.

Menurut Irfan, faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran tinggi, antara lain pelatihan kerja yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, keterbatasan lowongan kerja, serta akses pelatihan yang masih terkendala biaya, lokasi, dan waktu. (adv/bbn).