Pimpinan DPRD Kalsel Resmi Sampaikan Tuntutan ARK ke DPR RI

JAKARTA, baritobersinar.nws – Suasana ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025), menjadi saksi langkah bersejarah Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang akhirnya menunaikan janji rakyat Banua. Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan langsung tujuh tuntutan besar Aliansi Rakyat Kalsel (ARK) ke parlemen pusat.

Keberangkatan rombongan wakil rakyat Kalsel itu merupakan tindak lanjut dari aksi damai ribuan massa ARK yang mengguncang “Rumah Banjar” (Gedung DPRD Kalsel) pada 1 September 2025. Aksi yang terjaga tertib tersebut menuntut perubahan besar, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tujuh Tuntutan Nasional yang Menggema

Di hadapan Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifkynizami Karsayuda serta Anggota DPR dan DPD RI asal Dapil Kalsel, rombongan menyuarakan dengan tegas tujuh tuntutan rakyat yang dianggap menyentuh jantung persoalan bangsa. Diantaranya dalah, efisiensi gaji dan tunjangan DPR RI agar sesuai dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaannya, Reformasi institusi Polri beserta revisi Undang-Undang Polri.

Ketiga pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang memicu luka mendalam di hati publik, penyelesaian persoalan pertambangan batu bara dan konflik agraria yang menjerat banyak daerah. Dan evaluasi program strategis nasional beranggaran jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), yang dianggap membebani rakyat melalui pajak.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan. Terakhir pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Tak hanya isu nasional, para legislator Banua juga menyuarakan aspirasi lokal. Di antaranya:

Penolakan Pegunungan Meratus dijadikan taman nasional, demi melindungi hak hidup masyarakat adat dan kelestarian kearifan lokal. Percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut–Kotabaru, yang diharapkan membuka akses ekonomi wilayah timur Kalsel.

Peningkatan dana bagi hasil serta perhatian serius terhadap nasib guru dan tenaga honorer di provinsi berpenduduk hampir 5 juta jiwa itu. Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda menyambut penuh hormat kedatangan rombongan DPRD Kalsel. Ia mengapresiasi aksi damai ARK yang dinilainya sebagai wujud kedewasaan demokrasi masyarakat Banua.

“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan dan presiden, saya janji akan saya bikinkan pengantar resmi ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegas Rifky, legislator Partai NasDem yang mewakili Kalsel.

Dalam kesempatan itu, Rifky juga menyampaikan permohonan maaf. “Kami sadar, jika kinerja kami selama ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat Banua. Atas nama pribadi dan rekan-rekan, saya memohon maaf,” ucapnya dengan nada penuh haru.

Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan, pertemuan ini menjadi bukti pihaknya menepati janji kepada rakyat. “Alhamdulillah, hari ini aspirasi yang dituntut elemen masyarakat dan mahasiswa telah kami serahkan sepenuhnya kepada DPR RI. Kami bersyukur bisa menunaikan amanah ini,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Supian HK antara lain Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan H. Rosehan NB, serta Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc. Mereka didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.

Pertemuan itu bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penuh makna. Di ruang rapat yang sejuk, suara Banua menggema lantang mengingatkan bahwa rakyat tidak pernah berhenti menagih keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan dari para wakilnya. (adv/bbn).