Pendapatan Daerah Kalsel 2026 Diproyeksikan Rp9,41 Triliun, Defisit Rp1,06 Triliun

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hasnuryadi Sulaiman atau Hasnur memaparkan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp9,41 triliun. Proyeksi itu disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBD Kalsel 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua H Supian HK, Kamis (11/9/2025).

Dalam paparannya, Hasnur menjelaskan struktur RAPBD Kalsel 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp9,42 triliun dan Belanja Daerah Rp10,48 triliun, sehingga menimbulkan defisit sekitar Rp1,06 triliun. “Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah pada 2026 direncanakan dari penerimaan Rp1,15 triliun dengan pengeluaran Rp55 miliar,” ungkapnya.

Hasnur menegaskan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan melalui belanja daerah harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banua. “Belanja daerah tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi harus terwujud dalam pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain RAPBD, Wagub Hasnur juga memaparkan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Bank Kalsel sebesar Rp400 miliar pada 2026. Langkah itu, menurutnya, bukan hanya untuk memperkuat struktur permodalan bank daerah, melainkan juga untuk menggerakkan perekonomian lokal.

“Dengan tambahan modal, Bank Kalsel bisa lebih agresif mendorong sektor mikro dan menengah, sekaligus menambah kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Hasnur. Rapat paripurna tersebut juga diwarnai dengan penyampaian dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perdagangan yang diusulkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dari Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui eksekutif mengajukan tiga Raperda, meliputi, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Kalsel, serta RAPBD Kalsel TA 2026.

Proyeksi RAPBD 2026 ini akan menjadi bahan utama dalam pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif. Dengan tantangan defisit yang tidak kecil, arah kebijakan fiskal Kalsel tahun depan diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/bbn).