DPRD Siap Berkolaborasi dengan Pemprov Perkuat Pencegahan Korupsi di Kalsel

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menegaskan kesiapannya berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperkuat barisan pencegahan korupsi di Banua yang kini dihuni lebih dari empat juta jiwa. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, usai menghadiri Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemprov Kalsel, Rabu (29/10/2025).

“Dalam rangka peningkatan upaya pencegahan korupsi di Kalsel, DPRD siap berkolaborasi dengan Pemprov,” tegas Supian HK, dengan nada penuh kesungguhan. Politikus Partai Golkar yang telah dua periode memimpin legislatif Kalsel itu menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan menjadi garda terdepan untuk memastikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) benar-benar dilaksanakan.

“Bagaimana menyikapi pencegahan korupsi, DPRD sebagai fungsi pengawasan siap bekerjasama dengan pihak terkait. Yang masih perlu peningkatan akan menjadi pelajaran dan pengalaman. Insya Allah 2026 akan jadi lebih baik lagi,” ujarnya penuh optimisme.

Wakil rakyat dari Dapil Kalsel V meliputi Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong—itu berharap, pelatihan integritas yang diikuti unsur eksekutif dan legislatif dapat menjadi titik balik peningkatan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai integritas. “Yang lebih utama adalah mengamalkannya dalam menjalankan tugas dan amanah,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyebut arahan KPK RI sebagai pencerahan penting bagi pemerintah daerah. “Hasil paparan dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI akan menjadi bahan dan dasar upaya peningkatan bersama pencegahan korupsi,” ujarnya.

Muhidin juga membuka ruang sinergi lebih luas dengan DPRD, terutama dalam peningkatan integritas serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Mudah-mudahan kami dengan DPRD bisa bekerjasama lebih baik lagi untuk menyikapi hal-hal penggunaan anggaran di Kalsel,” kata mantan Wali Kota Banjarmasin itu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menyoroti sejumlah komponen penting yang harus menjadi perhatian bersama. Ia berharap pelatihan integritas ini mampu memperkuat pemahaman antikorupsi, mempertebal integritas aparatur, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pelatihan yang digelar intensif selama satu hari itu juga menghadirkan para istri anggota DPRD Kalsel sebuah langkah simbolis bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab jabatan, tetapi juga ekosistem keluarga. Adapun materi yang disampaikan mencakup penguatan komitmen menjaga integritas, pemahaman delik pidana korupsi, hingga tata kelola gratifikasi. (adv/bbn).