Pansus I DPRD Kalsel Dalami Standar Aset hingga Batam

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Upaya memperkuat tata kelola aset daerah di Kalimantan Selatan memasuki babak penting. Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan langkah yang lebih matang dan terukur bahkan hingga melakukan pendalaman langsung ke luar daerah.

“Kami ingin memastikan Raperda ini benar-benar kokoh, tidak sekadar formalitas. Karena itu, pendalaman standar pengelolaan aset menjadi kunci,” tegas Wakil Ketua Pansus I, Ahmad Sarwani, Selasa (18/11/2025). Sarwani anggota DPRD dari Partai NasDem asal Dapil Kalsel II Kabupaten Banjar baru saja memimpin studi komparasi ke Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 16–18 November 2025.

Kunjungan itu menjadi ruang penting menggali praktik terbaik pengelolaan BMD. “Kami Pansus I DPRD Kalsel berkunjung ke Pemkot Batam untuk menggali informasi sedalam mungkin terkait penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak hal yang harus kita benahi,” ujarnya, menegaskan urgensi pembaruan regulasi.

Di sisi lain, Kabid Pengelolaan BMD Kalsel Muhammad Haris Arsyad mengungkapkan adanya penyesuaian jadwal pengajuan Raperda akibat evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Awalnya kita targetkan masuk November.

Namun evaluasi Kemendagri mengarahkan agar Perda lama tidak dicabut total, melainkan direvisi. Itu mengubah ritme penyusunan,” jelasnya. Ia menargetkan Raperda ini bisa disahkan pada awal semester 2026. Dari Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memaparkan sejumlah isu strategis yang membuka mata rombongan Pansus.

legalitas aset lama yang masih tumpang tindih, kebutuhan besar pemutakhiran inventarisasi, hingga potensi aset idle sebagai sumber PAD yang selama ini sering terabaikan. “Batam bahkan sudah mengintegrasikan sistem informasi aset dengan sistem keuangan sehingga pemantauan bisa dilakukan secara real-time,” ungkap Rina Anggraini, Kasubid Penatausahaan BPKAD Batam.

Pengalaman itu memberi warna baru bagi arah kebijakan Pemprov Kalsel. Pansus I berharap hasil studi komparasi tersebut mampu memperkuat akurasi data aset, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebuah upaya besar yang digadang menjadi tonggak baru pengelolaan BMD di Banua. (adv/bbn).