Stabilitas Harga Bahan Pokok Jadi Fokus DPRD Kalsel

Tanah Bumbu KALSEL, baritobersinar.news – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) kawal stabilitas harga hadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah di provinsi setempat. (24/02/2026)

“Kami akan kawal dan pastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H,” ujar Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi ketika dikonfirmasi saat kunjungan ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa.

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi II ke “Bumi Bersujud” Tanbu dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan.

Ia mengungkapkan, hanya terdapat sedikit kenaikan pada beberapa komoditas tertentu.“Alhamdulillah, hingga hari ini kami melihat inflasi tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Hanya beberapa komoditi seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah, terutama instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga, khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan masyarakat meningkat signifikan.

Menurut dia, pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

“Kami berpesan agar harga-harga tetap dijaga selama Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri. Jangan sampai terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.

“Sedikit banyaknya kami mendapatkan gambaran dan masukkan dari kabupaten sebagai bahan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Perdagangan yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II H. Jahrian menyoroti standarisasi alat ukur dan timbangan melalui metodologi tera yang jelas dan terukur.

Ia berharap, pada tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kalsel, terdapat tolok ukur yang baku sehingga seluruh alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan benar-benar akurat.

“Apabila ukuran dan timbangan bermasalah, tentu dapat menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi negara. Karena itu, pengawasan dan standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Menyambut kunjungan Komisi II tersebut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Romatua S. Simanjuntak.

“Kami menerima dengan hangat kunjungan Komisi II. Ini tentu menambah semangat kami, memberikan arahan sekaligus motivasi dalam menjalankan tugas pengendalian harga dan pengawasan perdagangan. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dengan baik,” ujar Simanjuntak. (adv/bbn)