Evaluasi PEKPPP 2026 Dorong Pelayanan Publik Batola Lebih Baik

MARABAHAN, baritobersinar.news – Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dengan menjalankan rutinitas administrasi. Evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas berbagai kekurangan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang efektif, transparan, dan mudah diakses.

Komitmen tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 pada lokus wajib pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bahalap, Kamis (29/10/2026), dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala serta perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten.

Agenda tersebut menjadi forum pemaparan rekomendasi hasil PEKPPP Mandiri 2026 pada lokus wajib pemerintah daerah. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk mendukung program direktif Presiden, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, hasil pemantauan dan evaluasi dipaparkan sebagai bahan untuk melihat penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing unit kerja. Penilaian mencakup enam aspek utama, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keenam aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Mulai dari kebijakan yang menjadi pedoman, kesiapan petugas, hingga ketersediaan fasilitas dan saluran pengaduan, seluruhnya berperan dalam mendukung pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi masing-masing SKPD. Rekomendasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai catatan evaluasi, tetapi dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pelayanan di setiap unit kerja.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian, tetapi juga oleh konsistensi perangkat daerah dalam menjalankan rekomendasi perbaikan. Dengan tindak lanjut yang tepat, evaluasi PEKPPP diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Batola. (adv/bbn).