17 Media Tersingkir dari Kontrak Kominfo Batola, Wike Bagian Rilis Kominfo Blokir WhatsApp Wartawan

MARABAHAN, baritobersinar.news – Ada yang berubah dalam kemitraan media dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan. Dari 37 media yang sebelumnya masuk dalam alokasi kerja sama pada anggaran murni 2026, kini hanya 20 media yang masih dipertahankan setelah perubahan anggaran.

Sebanyak 17 media tersingkir dari daftar kerja sama.

Angka itu bukan sekadar pengurangan administratif. Di balik perubahan tersebut, tersimpan pertanyaan besar yang hingga kini belum mendapatkan jawaban memadai.

Atas dasar apa 17 media itu dicoret? Siapa yang menentukan? Dan apa parameter yang digunakan untuk mempertahankan 20 media lainnya?

Kebijakan tersebut memantik kekecewaan sejumlah insan pers.

Bukan semata-mata karena kehilangan kontrak publikasi, melainkan karena proses dan pertimbangan kebijakan yang dinilai belum disampaikan secara terbuka.

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, justru muncul kesan bahwa kebijakan yang menyangkut kemitraan dengan perusahaan pers berjalan tanpa komunikasi yang cukup.

17 MEDIA DIPANGKAS, KRITERIA SELEKSI DIPERTANYAKAN

Pemangkasan dari 37 menjadi 20 media menyisakan persoalan yang tidak sederhana.

Sejumlah perusahaan pers yang sebelumnya telah menjalin kemitraan kini harus menerima kenyataan tidak lagi mendapatkan alokasi kerja sama dalam perubahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.

Pertanyaannya, apakah seluruh media yang dipertahankan telah melalui proses evaluasi dengan standar yang sama? Apakah ada penilaian berdasarkan kualitas pemberitaan, legalitas perusahaan, jangkauan pembaca, produktivitas jurnalistik, atau indikator lainnya?

Jika memang ada evaluasi, mengapa kriterianya tidak disampaikan secara terbuka?

Pemerintah daerah tentu memiliki kewenangan mengatur prioritas belanja sesuai kemampuan keuangan daerah. Efisiensi anggaran juga merupakan realitas yang tidak bisa dihindari.

Namun, efisiensi semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan transparansi.

Sebab, ketika 17 media kehilangan alokasi kerja sama, publik berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil.

Bagi perusahaan pers, kerja sama publikasi bukan hanya persoalan angka dalam kontrak. Ada biaya operasional redaksi, kebutuhan peliputan, transportasi, hingga keberlangsungan aktivitas jurnalistik yang harus diperhitungkan.

Namun, lebih jauh dari persoalan ekonomi media, kebijakan ini menyangkut prinsip perlakuan yang adil dan profesional dalam membangun hubungan pemerintah dengan pers.

NEWS ROOM DIJANJIKAN, REALISASINYA MASIH MENJADI TANDA TANYA

Persoalan semakin menarik perhatian ketika janji pembentukan News Room bagi wartawan di lingkungan Diskominfo Batola kembali dipertanyakan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Diskominfo Batola menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dipengaruhi kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran pada sejumlah perangkat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, muncul pula rencana pembentukan News Room yang disebut akan dimulai Oktober 2026.

Harapan sempat tumbuh. Ruang tersebut diharapkan menjadi tempat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan insan pers.

Namun, Oktober telah berlalu. Malah staf Kabid bernama Wike bagian reles berita di kantor Dimfo Batola membloker what app wartawan padahal kabid mengarahkan informasi terkait media ke Wike.

Hingga berita ini disusun, keberadaan fasilitas maupun program News Room yang dijanjikan belum terlihat terealisasi sebagaimana disampaikan sebelumnya.

Lantas, apakah News Room tersebut benar-benar masuk dalam agenda kerja Diskominfo Batola, atau hanya sebatas wacana yang belum memiliki kepastian?

Wartawan tentu tidak membutuhkan janji yang berulang kali disampaikan tanpa kejelasan. Yang dibutuhkan adalah kepastian, keterbukaan, dan realisasi.

Ironisnya, ketika jumlah media yang memperoleh kontrak justru berkurang, fasilitas kolaborasi yang sebelumnya dijanjikan juga belum menunjukkan perkembangan yang jelas.

KADIS KOMINFO SULIT DITEMUI, PINTU KONFIRMASI SEOLAH TERTUTUP

Persoalan tidak berhenti pada pemangkasan kontrak dan janji News Room.

Upaya sejumlah wartawan untuk meminta penjelasan langsung kepada Kepala Diskominfo Batola juga disebut belum membuahkan hasil.

Beberapa kali hendak ditemui untuk kepentingan konfirmasi, Kepala Diskominfo dikabarkan tidak berada di tempat dengan alasan sedang melaksanakan perjalanan dinas.

Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan wartawan. Terlebih, persoalan yang ingin dikonfirmasi menyangkut kebijakan resmi instansi pemerintah yang berdampak langsung terhadap perusahaan pers.

“Seorang kepala dinas beberapa kali tidak bisa ditemui. Seolah-olah alergi dengan wartawan,” ungkap seorang wartawan dengan nada kecewa, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi gambaran kekecewaan insan pers yang menginginkan akses komunikasi dan penjelasan terbuka.

Memang, kepala dinas memiliki agenda dan tanggung jawab kedinasan.

Perjalanan dinas juga merupakan bagian dari tugas pemerintahan. Namun, kesibukan pejabat publik semestinya tidak menjadi penghalang permanen bagi wartawan untuk mendapatkan konfirmasi.

Jika tidak dapat ditemui secara langsung, masih ada ruang komunikasi melalui pejabat yang berwenang, juru bicara, atau mekanisme resmi lainnya. Kini malah stafnya Wike bagian pemberitaan dan reles yang dibilang Kabid memblokir wshap media yang mengkonfirmasi dirinya.

Sebab, konfirmasi bukan permintaan pribadi wartawan. Itu merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memastikan informasi tersaji secara akurat dan berimbang.

KEMITRAAN JANGAN BERUBAH MENJADI HUBUNGAN SEPIHAK

Hubungan pemerintah daerah dengan media seharusnya dibangun atas dasar profesionalitas, bukan kedekatan.

Bukan pula berdasarkan siapa yang mudah mendapatkan akses dan siapa yang harus menunggu tanpa kepastian.

Media memiliki fungsi menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan, sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah membutuhkan pers yang profesional dan independen. Sebaliknya, pers juga membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan pertanyaan.

Kerja sama publikasi memang dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Namun, proses penetapannya harus memiliki dasar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru melahirkan kecurigaan akibat minimnya penjelasan.

Di sinilah Diskominfo Batola perlu memberikan jawaban secara terbuka dan jangan tutup mata. Bukan hanya kepada 17 media yang tidak lagi mendapatkan kontrak, tetapi juga kepada publik yang berhak mengetahui bagaimana anggaran dan kebijakan pemerintah daerah dikelola.

TIGA PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN

Kini, ada tiga persoalan yang belum memperoleh penjelasan langsung dari Kepala Diskominfo Batola.

Pertama, apa dasar dan indikator pemangkasan 17 media dari 37 menjadi 20 media dalam perubahan anggaran 2026?

Kedua, bagaimana mekanisme seleksi sehingga 20 media tetap mendapatkan kontrak kerja sama, sementara 17 media lainnya tidak lagi diakomodasi?

Ketiga, kapan News Room yang sebelumnya dijanjikan oleh sang Kabid setempat mulai Oktober 2026 benar-benar direalisasikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah. Justru menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola kemitraan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Sebab, kemitraan pemerintah dengan pers tidak boleh dibangun dalam ruang yang tertutup. Apalagi ketika kebijakan anggaran berdampak langsung terhadap keberlangsungan sejumlah perusahaan media.

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan langsung dari Kepala Diskominfo Batola belum diperoleh. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Diskominfo Batola untuk menjelaskan dasar kebijakan, mekanisme penentuan media, serta perkembangan pembentukan News Room.

Satu hal yang patut ditegaskan: efisiensi anggaran boleh dilakukan, tetapi transparansi tidak boleh ikut dipangkas sang kadis setempat tutup mata. (tim/bbn).