Toko Ritel Modern Jangan Jadi “Pembunuh” Toko Kecil

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan keras agar kehadiran toko ritel dan modern tidak menjadi “pembunuh senyap” bagi toko kecil yang sudah lama hidup di tengah masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Fraksi PKS dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan di Kalsel, pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Muhammad Alpiya Rahman, Senin (1/9/2025).

“Kami menekankan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait benar-benar intensif melakukan pengawasan. Ritel modern harus patuh pada aturan jarak yang tertuang dalam Raperda ini, demi asas keadilan. Jangan sampai toko kecil yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat terpinggirkan,” tegas Fraksi PKS.

Pemandangan umum yang ditandatangani Ketua Fraksi H. Mushaffa Zakir dan Sekretaris Firman Yusi serta dibacakan Taufik Rahman itu juga menuntut pemerintah lebih gesit menarik investor di sektor perdagangan. Menurut mereka, masuknya investor bukan semata soal modal, tetapi juga peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat Banua.

Tak hanya itu, Fraksi PKS menyoroti kondisi pasar rakyat yang tersebar di desa-desa. Mereka menekankan perlunya perbaikan infrastruktur, mulai dari akses jalan, lapak permanen, mushalla, area parkir, hingga toilet yang layak.

“Ini bisa diwujudkan lewat sinergi pemerintah daerah, perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dan masyarakat. Kehadiran negara harus nyata, pasar hidup, rakyat pun sejahtera,” tandas PKS. Raperda Penyelenggaraan Perdagangan ini sendiri diinisiasi Komisi II DPRD Kalsel, dengan latar belakang provinsi berpenduduk hampir lima juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Menariknya, jalannya rapat paripurna kali ini tidak seperti biasanya. Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK yang semula memimpin sidang, terpaksa menyerahkan palu sidang kepada Wakil Ketua HM Alpiya Rahman karena ada urusan penting terkait rencana aksi unjuk rasa. Alpiya didampingi Wakil Ketua H. Kartoyo.

Paripurna juga terbilang sepi: hanya 27 dari 55 anggota dewan yang hadir, dengan keterwakilan perempuan hanya dua orang, yakni Hj. Dewi Damayanti Said (Golkar) dan Gusti Miftahul Khotimah (NasDem). (adv/bbn).