Dewan Kalsel Kuatkan Pengawasan Anggaran Pemprov

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) terus mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat. (28/01/2026)

Ia mencontohkan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat, serta rekomendasinya menjadi perhatian DPRD Kalsel.

“Contoh lain misalnya terkait deposito dan bunganya yang hingga kini masih menjadi opini dan dipertanyakan. Berapa akumulasi yang sudah Pemprov terima,” ujar politikus senior Partai Golkar atau Ketua DPRD Kalsel dua periode tersebut.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berandai-andai, kalau temuan atau rekomendasi BPK tanpa tindakan lanjut dan tanpa mengembalikan, terpaksa gunakan jalur hukum.

Sebagaimana pemberitaan media massa, masalah dana Pemprov Kalsel triliunan rupiah yang didepositokan dengan bunga Rp21 miliar/bulan masih berpolemik atau undang opini dari berbagai kalangan. (adv/bbn)