Banggar DPRD Kalsel Desak APBD 2026 Kurangi Deposito

BANJARMASIN, baritobersinar.news – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan agar alokasi deposito dalam APBD 2026 dikurangi dan dialihkan untuk mempercepat pembangunan. Penegasan itu disampaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel yang berlangsung hingga larut malam di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).

Anggota Banggar menyoroti besarnya dana deposito tahun anggaran sebelumnya yang menghasilkan bunga hingga Rp21 miliar per bulan. Mereka menilai dana tersebut lebih tepat digunakan untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah.

Salah satu isu yang paling mendapat sorotan adalah mandeknya pembangunan Gedung DPRD Kalsel di Banjarbaru akibat sengketa lahan yang kini bergulir hingga Mahkamah Agung (MA). Padahal, proyek pembangunan untuk instansi lain seperti Kejati Kalsel dan Polda Kalsel sudah rampung.

“Apakah kita tidak malu? Kedudukan DPRD Kalsel itu harus di Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi. Apa pun caranya, pembangunan gedung DPRD harus dilanjutkan,” ujar H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar.

Nada serupa disampaikan Ketua Fraksi Golkar H Achmad Maulana, Ketua Fraksi PKB H Suripno Sumas, dan Ketua Fraksi Gerindra H Husnul Fatahilah, yang turut menekan pentingnya percepatan pembangunan gedung dewan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK itu juga menghasilkan keputusan penting: RAPBD 2026 kembali naik Rp1,8 triliun, sehingga totalnya kembali menjadi lebih dari Rp9 triliun, sama seperti usulan awal sebelum pembahasan.

Selain pengembalian nilai RAPBD, Banggar dan TAPD sepakat mengalokasikan anggaran khusus untuk melanjutkan pembangunan Gedung DPRD Kalsel. Harapannya, kantor baru tersebut dapat ditempati pada 2027, atau sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman. (adv/bbn).