DPRD Pulang Pisau Kawal Aspirasi Warga hingga Bapperida

PULANG PISAU, baritobersinar.news – Persoalan layanan kesehatan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur mendominasi aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau saat melaksanakan reses di tiga daerah pemilihan.

Berbagai keluhan dan harapan masyarakat tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pulang Pisau dengan agenda penyampaian laporan hasil reses yang digelar di ruang sidang DPRD, Senin (9/2/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bela dan dihadiri jajaran anggota dewan, Sekretaris Daerah Tony Harisinta mewakili pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda.

Dalam laporannya, Tandean menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi.

Menurutnya, aspirasi yang masuk sangat beragam, mulai dari persoalan pemerintahan, pembangunan jalan dan jembatan, sektor ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga layanan kesehatan.

“Kami turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Semua masukan yang diterima tidak hanya dicatat, tetapi juga dirangkum dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah masalah kepesertaan BPJS Kesehatan. DPRD menemukan masih adanya warga yang datang berobat ke rumah sakit dengan keyakinan status BPJS mereka aktif, namun ternyata telah dinonaktifkan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengurus kembali kepesertaan secara mandiri sebelum memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.

“Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami akan membahasnya bersama dinas terkait agar ditemukan solusi yang tepat,” tegas Tandean.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulang Pisau Tony Harisinta mengakui bahwa realisasi berbagai usulan masyarakat saat ini menghadapi tantangan akibat menurunnya kemampuan anggaran daerah.

Meski demikian, ia tetap optimistis terdapat peluang perbaikan kondisi fiskal daerah melalui koreksi anggaran dari pemerintah pusat maupun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penurunan anggaran memang cukup signifikan. Namun kami berharap masih ada ruang perbaikan sehingga aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dapat direalisasikan secara bertahap,” katanya.

Melalui laporan hasil reses tersebut, DPRD berharap suara masyarakat dapat menjadi pijakan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebutuhan warga benar-benar menjadi prioritas kebijakan pemerintah. (adv/bbn).