DPRD Kalsel Setujui Delapan Tuntutan Badko HMI

BANJARMASIN, baritobersinar.news – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati delapan tuntutan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) provinsi setempat dan siap meneruskan ke pusat (19/6/2026).

Ketika dikonfirmasi, Jum’at, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan, bahwa pada prinsipnya, lembaga legislatif provinsi menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin peraturan perundang-undangan.

“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan Badko HMI Kalsel. Aspirasi tersebut akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujar Supian HK.

Menurut politikus senior Partai Golkar itu,, sebagian besar tuntutan yang Badko HMI sampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel selaku wakil rakyat di daerah akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani dan mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.

Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog dalam audiensi untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa.

Pertemuan berlangsung konstruktif dengan semangat mencari solusi dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.

Sementara delapan tuntutan Badko HMI Kalsel antara lain meliputi evaluasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan PPh Pasal 22, serta kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan berlanjut dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel diterima Ketua didampingi Wakil Ketua HM Alpiya Rakhman serta sejumlah pimpinan Komisi dan fraksi untuk mendengarkan berbagai aspirasi dari perwakilan mahasiswa.

Namun Kepolisian dan aparat keamanan lainnya tetap mengawal aksi mahasiswa pada Kamis (18/6/2026) tersebut guna menghindari hal-hal yang bukan keinginan bersama (adv/bbn).