DPRD Pegang Peran Kunci dalam Menata Anggaran 2026

MUARA TEWEH, baritobersinar.news – Shalahuddin, menegaskan bahwa setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan napas penting dalam proses penyempurnaan kebijakan fiskal dan arah pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini, Senin (24/11/2025).

“Seluruh masukan fraksi sangat berarti. Ini bukan sekadar catatan, tetapi kompas yang menuntun arah pembangunan Barito Utara ke depan,” ujar Shalahuddin dengan penuh penekanan. Dalam forum resmi yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan kritis, rekomendasi, dan dorongan konstruktif.

Secara umum, seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran dan TAPD. “Pemerintah daerah tetap memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. APBD harus menjadi dokumen yang hidup, yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Terkait sorotan Fraksi Partai Demokrat mengenai pengurangan defisit anggaran, Shalahuddin memastikan pemerintah siap melakukan pembahasan teknis lanjutan untuk mencapai struktur anggaran yang sehat dan berimbang.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total anggaran. “Anggaran sebesar ini menjadi bukti komitmen kami membangun jalan, jembatan, pelayanan air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga pelosok desa,” ujarnya.

Mengenai belum dicantumkannya komponen SiLPA, ia menegaskan bahwa hal itu disebabkan belum terbitnya regulasi resmi pemerintah pusat terkait batas maksimal defisit APBD. Adapun penyertaan modal daerah telah diselesaikan dalam perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan.

Kepada Fraksi Karya Indonesia Raya, Shalahuddin menegaskan kembali prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan serta efektif dan efisien dalam penyusunan APBD. Ia juga menyampaikan bahwa alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun, berdasarkan pemberitahuan resmi Kementerian Keuangan.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memastikan bahwa pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, dan infrastruktur dasar menjadi fokus pemerintah pada 2026. Ia juga menekankan komitmen pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan mutu layanan publik, serta menekan ketimpangan sosial.

Kepada Fraksi PKB, Shalahuddin menjelaskan langkah strategis peningkatan PAD melalui inovasi digital, optimalisasi pajak, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah menegaskan kembali komitmen terhadap alokasi pendidikan minimal 20 persen, penguatan sektor kesehatan, percepatan konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembenahan basis data penerima bantuan sosial.

Pada penghujung rapat, Bupati kembali menekankan pentingnya sinergi. “Kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci agar pembangunan berjalan tepat arah, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Barito Utara,” tutupnya. Rapat paripurna kemudian diakhiri dengan harapan bersama agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar hingga tahap penetapan sesuai jadwal. (adv/bbn).